Hasil UN Diumumkan Hari Ini
Tidak Cerminkan Mutu Pendidikan secara Nasional

Jakarta, Kompas, Kamis 30 Juni 2005 - Hasil ujian nasional tahun ajaran 2004/2005 diumumkan hari ini, Kamis (30/6). Secara umum terdapat kenaikan persentase siswa yang tidak lulus ujian tahun ini. Mereka yang tidak lulus tersebut diberikan kesempatan mengikuti ujian nasional tahap kedua pada 22-24 Agustus mendatang.

Tahun ini pemerintah tidak melakukan konversi nilai atas hasil ujian nasional (UN). Pengolahan nilai dilakukan dengan metode skor relatif, yakni jawaban benar dibagi total pertanyaan, dikalikan 10. Sebelumnya, paket soal dibuat pararel tingkat kesulitannya agar dapat terbandingkan, kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas Mansyur Ramly di Jakarta, Rabu (29/6).

Didampingi Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Bahrul Hayat, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suhendro, Mansyur mengakui bahwa akibat tidak ada konversi nilai itu, angka ketidaklulusan cukup tinggi. Untuk jenjang SMP sederajat yang diikuti 2.988.733 peserta, persentase kelulusannya 86,38 persen dan jenjang SMA sederajat yang diikuti 1.248.808 siswa, persentase kelulusannya 79,04 persen. Adapun untuk SMK, dari 658.492 peserta ujian nasional, persentase kelulusannya 77,42 persen (lihat tabel).

Untuk tingkat SMP sederajat kelulusan terendah terjadi di daerah Pegunungan Bintang, Papua; tingkat SMA sederajat kelulusan terendah terjadi di Kabupaten Sarmi, Papua; dan SMK kelulusan terendah terjadi di Kepulauan Riau dan Natuna.

Indra Djati Sidi menambahkan, peserta yang belum lulus diberikan kesempatan mengikuti ujian nasional tahap kedua untuk mata pelajaran yang belum lulus. Mereka juga akan diberikan remedial yang akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, Depdiknas akan mengeluarkan edaran kepada perguruan tinggi agar mereka melakukan penerimaan bersyarat bagi siswa yang belum lulus ujian nasional.

Hasil ujian yang tanpa konversi tersebut akan digunakan untuk memetakan kelemahan-kelemahan daerah yang tingkat kelulusannya rendah, kata Indra Djati.

Anggota Komisi X DPR Masduki Baedlowi menilai, apa pun hasil ujian nasional tetap tidak mencerminkan mutu pendidikan secara nasional. Tingkat kesulitan soal yang disiapkan Depdiknas paling banyak tiga tipe: A, B, dan C, sedangkan disparitas mutu layanan pendidikan di Tanah Air dalam rentang A-Z.

Dia menilai UN benar-benar tak lebih dari hajatan nasional yang menghamburkan dana sekitar Rp 249 miliar. UN berorientasi proyek. Seperti lazimnya hal-hal yang dikerjakan secara proyek, hasilnya pun pasti bersifat proyek, sangat rentan di-mark up, katanya.

Masduki mengingatkan, ujian akhir dan kelulusan siswa tidak perlu lagi dikendalikan secara nasional, tetapi cukup di tingkat sekolah. Pengadaan soal ujian hingga penentuan standar kelulusan cukup dibuat oleh guru di sekolah, dengan mengacu pada standar nasional. Dalam hal ini, sesuai UU Sisdiknas Pasal 58, perlu ada badan yang benar-benar independen untuk menentukan standar mutu nasional. Ia menilai, BSNP yang ada sekarang tidak pantas untuk fungsi tersebut karena badan ini diangkat sendiri oleh Mendiknas. (NAR/INE)